Kapolri Ogah Jadi Menteri Kepolisian, Mending Jadi Petani

Jakarta (KABARIN) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikapnya soal wacana pembentukan jabatan Menteri Kepolisian. Alih-alih tertarik, Sigit justru mengaku lebih memilih menjadi petani jika harus menduduki posisi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Sigit saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan para Kapolda se-Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Ia bercerita bahwa sudah ada beberapa pihak yang secara langsung menawarinya jabatan Menteri Kepolisian.

“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp bahwa ‘mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’” kata Sigit sambil menirukan isi pesan yang diterimanya.

Tawaran itu muncul seiring dengan wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah sebuah kementerian. Namun, Sigit secara tegas menolak gagasan tersebut.

Menurutnya, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden adalah yang paling ideal. Dengan posisi itu, Polri bisa menjalankan perannya secara maksimal sebagai alat negara yang melayani masyarakat.

“Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat), di bidang hukum, di bidang perlindungan dan pelayanan,” ucapnya.

Atas dasar itu pula, Sigit menolak jika harus menjabat sebagai Menteri Kepolisian. Bahkan, ia menyampaikan pernyataan yang cukup tegas dan mengundang perhatian.

“Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ucap Sigit.

Jenderal polisi bintang empat itu juga menegaskan bahwa dirinya lebih memilih mundur dari jabatan Kapolri ketimbang harus berada di bawah struktur kementerian melalui jabatan Menteri Kepolisian.

“Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden, tetapi ada Menteri Kepolisian dan Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu untuk sikap saya,” katanya.

Sebelumnya, di awal rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Sigit juga menegaskan bahwa Polri lebih ideal berada langsung di bawah Presiden. Ia menyinggung luasnya wilayah Indonesia dan besarnya jumlah penduduk sebagai alasan utama.

“Kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow,” katanya.

Dengan kondisi geografis seperti itu, menurut Sigit, Polri membutuhkan fleksibilitas tinggi agar bisa bekerja cepat dan efektif. Karena itu, menempatkan Polri langsung di bawah Presiden dinilai sebagai pilihan paling tepat agar tugas kepolisian bisa berjalan lebih maksimal.